1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor : 24, tanggal 15 April 2023, yang dibuat dan ditandatangai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan KHADIJAH BUDHI ASTUTI, S.H, (TURUT TERGUGAT), Notaris di Kabupaten Bogor adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan terhadap harta-harta yang tersebut dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor : 24, tanggal 15 April 2023, yang dibuat dan ditandatangai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan KHADIJAH BUDHI ASTUTI, S.H, (TURUT TERGUGAT), Notaris di Kabupaten Bogor, berupa : 

1) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2320/Padasuka, atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Februari 2007, Nomor : 13/2007, seluas 90 m?2; (sembilan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 10.10.07.34.004097, atas nama MOCHAMAD ZAENUDDIN ADHI PERMARAX, SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 32.03.050.024.008-0517.0, terletak di Jalan Perum Taman Pagelaran Blok A 10 Nomor : 5 RT. 002 RW. 014, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Bapak Wahyu;

• Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik Bapak Bobby;

• Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Bapak Sugandi;

• Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan komplek.

2) 1 (satu) unit mobil dengan identitas kendaraan :

? Nomor Polisi : F 1295 GP;

? Merek : Suzuki

? Type : GC415V, APV DLX;

? Jenis : Mb. Pen;

? Model : Minibus;

? Tahun Pembuatan : 2008;

? Tahun Perakitan : 2008;

? Isi Silinder : 1.493 CC

? Warna : Hitam met;

? Nomor Rangka/NIK : MHYGDN42V8J.303545;

? Nomor Mesin : G154 ID.167048;

? Jumlah Sumbu : 2 (dua);

? Jumlah Roda : 4 (empat;

? Bahan Bakar : Bensin.

Tertulis atas nama MOCH. ZAENUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bogor tertanggal 20 Februari 2008.

3) 1 (satu) unit motor, dengan identitas kendaraan :

? Nomor Polisi : F 53695 NI;

? Merek : Honda;

? Type : NCIICIC A/T;

? Jenis : SPD MOTOR;

? Model : SOLO;

? Tahun Pembuatan : 2011;

? Isi Silinder : 108 CC

? Warna : Biru Putih;

? Nomor Rangka/NIK : MH1JF6115BK209393;

? Nomor Mesin : JF61E1207820;

? Bahan Bakar : Bensin;

? Jumlah Roda : 4 (empat).

Tertulis atas nama Nyonya DEWI KUSUMAWARDHANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bogor tertanggal 27 Mei 2011.

4) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1084/Padasuka, atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 September 1994, Nomor : 14364/1994, seluas 90 m?2; (sembilan puluh meter persegi), atas nama Drs.  MOCH. ZAENUDIN, terletak di Jalan Blok A-IX Kav. No. 19, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik H. Zaenudin /      Hj Dewi;

• Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik h. Siswandi

• Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Komplek;

• Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Marwanto

 

5) Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1085/Padasuka, atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 September 1994, Nomor : 14365/1994, seluas 90 m?2; (sembilan puluh meter persegi), atas nama Drs.  MOCH. ZAENUDIN, terletak di Jalan Blok A-IX Kav. No. 18, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik H. Tatang;

• Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik H. Zaenudin /        Hj. Dewi;

• Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Komplek;

• Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik H. Siregar

 

5. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik bersama sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 15 (lima belas);

6. Meyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding dan kasasi;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.